Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terkait kekhawatiran investor mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta potensi resesi yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, para anggota Komisi XI menjelaskan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Menanggapi berbagai kekhawatiran investor, anggota Komisi XI DPR menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi ekonomi domestik. Salah satu isu utama yang dibahas adalah apakah APBN Indonesia mampu bertahan dalam situasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Komisi XI menekankan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, guna menjaga daya saing ekonomi nasional.
Selain itu, risiko resesi global yang dapat menekan perekonomian Indonesia juga menjadi perhatian banyak investor. Komisi XI menjelaskan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tantangan global, faktor-faktor domestik seperti konsumsi rumah tangga yang kuat dan kebijakan fiskal yang responsif memberikan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menyoroti berbagai insentif fiskal yang telah diperkenalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Penting untuk dicatat bahwa meski ada potensi resesi global, Indonesia dipandang masih memiliki daya tahan yang baik dibandingkan banyak negara lain. Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya, terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan global.
Sebagai kesimpulan, Komisi XI DPR menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa ketidakpastian, Indonesia tetap berada dalam jalur yang tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Investor diharapkan tidak perlu khawatir, karena pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan pengelolaan APBN yang bijaksana.
